Pemerintahan Berlegitimasi bagi Hubungan Intelijen dan Negara

Indonesia memiliki struktur negara yang lemah (weak state) dan dalam sebuah weak state, kebijakan politik yang diambil terkondisikan oleh adanya krisis legitimasi sebuah kondisi yang menimpa lembaga intelijen negara. Hal ini dikarenakan selama ini intelijen Indonesia gagal keluar dari paradigma operasi militer dan terkooptasi secara sistematik sehingga keluar dari kerangka keamanan nasional dan masuk dalam pertarungan elit politik. Dalam sebuah negara demokratis, akuntabilitas dan transparansi diperlukan parlemen (sebagai representasi rakyat hasil pemilu) sebagai quality of control terhadap hasil aktivitas intelijen berupa informasi terkini dan akurat untuk mencegah pendadakan strategik. Akuntabilitas dan transparasi dibutuhkan untuk menilai ketepatan cara atau langkah yang diambil lembaga intelijen untuk mencapai tujuannya. Intelijen sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah dan pemerintahnya itu sendiri, legitimasinya akan ditentukan dalam proses penilaian akuntabilitas dan transparansi. Aktivitas intelijen yang mendapat dukungan politis akan menjadikan pemerintahan berlegitimasi.

Terciptanya suatu pengawasan politik demokratik yang efektif untuk dinas-dinas intelijen dapat mendukung terciptanya interaksi Intelijen Keamanan dalam hubungan Intelijen dan negara di Indonesia. Interaksi ini sangat dibutuhkan saat negara terpaksa menggelar operasi intelijen untuk menghadapi ancaman internal yang umumnya berbentuk kejahatan teroganisir, konflik komunal, terorisme dan/atau separatisme. Dan situasi inilah yang saat ini terjadi di Indonesia. Sebuah situasi yang memposisikan Indonesia sebagai sebuah weak state.

Dengan demikian sebuah pemerintahan berlegitimasi menjadi syarat mutlak hubungan intelijen dan negara dalam sebuah negara demokratis. Bukan sebuah legitimasi oleh kekuatan otoriter tetapi sebuah legitimasi dari rakyat terhadap pemerintahan berdasarkan hasil pemilihan umum. Pemerintah yang berlegitimasi juga akan mengurangi memonopoli negara terhadap seluruh informasi strategis yang ada dan tidak lagi menggunakan seluruh aspek kehidupan, politik, ekonomi dan sosial budaya dari rakyatnya.