It's all about Battle for Devil's Excrement

Nukilan dari buku Di Bawah Bendera Asing karya M. Kholid Syeirazi yang menurut saya penting untuk disharing ke mereka yang belum membaca buku ini. It’s all about battle for devil’s excrement. Pablo Perez Alfonso, salah satu pendiri OPEC dari Venezuela, menyebut minyak dunia sebagai devil’s excrement atau kotoran iblis. Komoditas yang seolah ditakdirkan sebagai kutukan iblis yang memicu pertikaian bangsa-bangsa di dunia. Well, selamat menikmati tulisan dibawah ini.

Dalam pemikiran geopolitik klasik, politik internasional pada intinya adalah perjuangan untuk merebut dan menguasai pusat-pusat kekuasaan dunia. Salah satu pusat utama kekuasaaan dunia adalah energi yang menjadi sumber daya penggerak ekonomi politik peradaban manusia modern. Dengan kata lain, kompetisi geopolitik dunia memusat di jantung-jantung geografis yang menyimpan sumber energi, terutama migas. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Perancis, Jerman dan China bersaing untuk mendapatkan jaminan pasokan minyak dari negara-negara di kawasan Teluk Persia dan Laut Kaspia, pemilik cadangan migas terbesar di dunia. Kompetisi geopolitik ini bisa menjadi sumber konflik dan ketegangan baru di antara kekuatan besar dunia. Menurut Michael Klare, sumber konflik pasca Perang Dingin bukan peradaban sebagaimana dikemukakan Samuel Huntington, melainkan perebutan akses terhadap sumber daya alam seperti berlian, emas, tembaga, kayu, tanah, air, serta minyak dan gas bumi. Pada abad ke-20, minyak bumi bersama sumber-sumber daya mineral lain merupakan salah satu sumber konflik. Pada abad ke-21, menurut Klare, minyak bumi menjadi sumber konflik paling penting dibanding sumber-sumber daya lainnya.

Ketegangan-ketegangan global menyusul Peristiwa 11 September, seperti invasi Amerika Serikat terhadap Irak, adalah konfirmasi terhadap tesis Klare. Serangan militer AS terhadap Irak, sebagaimana diakui Larry Lindsey, salah satu ekonom penasihat ekonomi Presiden George W. Bush, adalah karena alasan minyak. Dari perspektif Gedung Putih, keberadaan rezim Saddam Husein dianggap mengancam jaminan keamanan pasokan minyak Teluk Persia ke Amerika Serikat. Karena itu, pergantian rezim di Irak mutlak dilakukan untuk menambah pasokan minyak dunia 3-5 juta barel per hari. Kontrol terhadap Irak, pemilik cadangan minyak terbesar ketiga di dunia, membuat AS memiliki posisi dominan di kawasan Teluk Persia dan menjadi landasan untuk menjamin kekuasaaannya di wilayah ini saat berhadapan dengan China, Rusia dan Uni Eropa. Untuk beberapa dekade ke depan, pertumbuhan ekonomi China, Uni Eropa dan Jepang sangat mengandalkan pasokan minyak bumi kawasan Teluk Persia dan Laut Kaspia. Di kawasan Laut Kaspia, Rusia sedang meluaskan pengaruh, begitu pula China dan AS.

Minyak bumi menjadi salah satu senjata penting dalam diplomasi politik dunia. China, kandidat raksasa ekonomi dunia yang membutuhkan jaminan suplai minyak dalam jumlah besar, kini terlibat persaingan dalam mendapatkan akses minyak. China bersaing dengan Jepang dalam proyek pipanisasi gas alam dari Siberia – daerah cadangan minyak bumi terbesar di Rusia. Yukos, perusahaan minyak bumi terbesar di Rusia, akan memasok 718 milyar ton minyak ke Chinese National Petroleum Company (CNPC) selama 25 tahun sejak 2005. Bersama Rusia, China mencoba merintangi sanksi yang dijatuhkan PBB terhadap Sudan menyusul tragedi kemanusiaan di Darfur pada tahun 2003. Diplomasi itu terkait dengan politik minyak. China telah memasang dan membangun pipa sepanjang 1.650 kilometer untuk menyalurkan minyak dari Sudan ke Laut Merah, agar lebih mudah diangkut ke kapal-kapal tanker minyak China. Lebih dari setengah ekspor minyak Sudan dibeli China, yang membayar dengan uang dan senjata.

China, bersama Rusia, sekali lagi mencoba merintangi sanksi yang dijatuhkan PBB kepada Iran karena program pengayaan uraniumnya. Walaupun akhirnya ikut meloloskan terbitnya Resolusi 1747 DK PBB yang memperluas sanksi terhadap Iran, China tetap melindungi negara itu karena telah mengikat kontrak pembelian minyak Iran senilai USD 100 milyar selama 25 tahun. China juga membantu Iran membangun proyek metro di Teheran, membangun jaringan tenaga listrik dan proyek kapal tanker gas alam serta jalan raya hingga ke Laut Kaspia.

Pada bulan Desember 2004, khawatir AS akan menghalangi akses ke Amerika Latin melalui Terusan Panama, China menyusun rencana pembangunan pipa untuk menyalurkan minyak Venezuela ke Samudera Pasifik tanpa harus melalui Terusan Panama. Bersama beberapa negara, China menghimpun dana bagi pembangunan pipa minyak Myanmar dan mengabaikan sanksi AS dan Eropa. Walaupun pemerintahan diktator militer Myanmar menahan peraih nobel Asung San Suu Skyi, negeri ini memiliki cadangan gas yang sangat dibutuhkan China. Bersaing dengan kartel-kartel raksasa minyak dunia seperti Chevron dan ExxonMobil (Amerika Serikat), Total (Perancis), Gazprom dan Lukoil (Rusia), China merancang jalur pipa sepanjang 1.000 km untuk mengalirkan minyak Kazakhstan, pemilik cadangan minyak terbesar di Asia Tengah (39,6 milyar barel), ke Propinsi Xinjian. China termasuk negara yang paling agresif dalam memburu minyak bumi. Sebagai net oil importer dengan tingkat impor minyak mencapai 3,7 juta barel per hari (bph), China tidak hanya menandatangani berbagai kontrak jangka panjang untuk mendapat pasokan migas dari negara-negara pemilik deposit terbesar. Perusahaan-perusahaan minyak negeri itu juga agresif mengakuisis saham perusahaan-perusahaan minyak di negeri lain.

Persaingan global karena motif minyak tampaknya akan mewarnai konstelasi politik dunia dalam beberapa dekade ke depan. AS, negara pecandu minyak (addicted to oil), akan menggunakan berbagai cara untuk mengamankan pasokan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Ekonomi AS adalah ekonomi minyak. Hampir semua sektor ekonomi AS seperti transportasi, industri dan perdagangan tergantung pada minyak bumi sebagai sumber energi. Karena itu, tanpa harga minyak murah, ekonomi AS hampir mustahil dapat bertahan. Begitu harga minyak dunia menjulang, ekonomi AS dipastikan mengalami kontraksi. Hampir semua resesi ekonomi sejak Perang Dunia II terkait dengan kelangkaan minyak dan melambungkan harga minyak dunia. Bukan hanya di bidang ekonomi, ketergantungan AS terhadap minyak juga berlangsung di sektor pertahanan. Tanpa minyak, Departemen Pertahanan AS tidak akan bisa berbuat banyak dalam menggalakkan sektor pertahanannya.

Suka atau tidak suka, ekonomi politik AS dipertaruhkan di negeri-negeri minyak yang penuh gejolak. Selagi AS bergantung pada cadangan minyak dari Teluk Persia, Laut Kaspia dan negara-negara Afrika yang labil, sejauh itu pula AS akan terlibat dalam gejolak politik, konflik dan terorisme. Ketergantungan demikian menempatkan AS pada posisi rentan terhadap konflik geopolitik minyak internasional. AS sering kali harus mengikuti keinginan mitra-mitra minyaknya lebih dari sekedar uang, tetapi kompensasi lain berupa dukungan di PBB, transfer persenjataan canggih, perlindungan militer, operasi intelijen dan sebagainya. Posisi ini dapat dengan mudah menyeret AS masuk ke dalam kancah perang minyak dunia yang sesekali dibungkus jargon perang melawan terorisme.

Ketergantungan AS terhadap minyak juga membentuk kebijakan politik AS. Bersama lembaga-lembaga multilateral pendukungnya, AS memaksa pelaksanaan regulasi suatu negara yang akomodatif terhadap kepentingan energi AS. Dalam kasus Indonesia, campur tangan AS secara langsung maupun tidak langsung dalam persoalan migas sangat nyata. Pemerintah AS mengambil peran langsung menjamin investasi energi perusahaan-perusahaan migas swasta AS di luar negeri, termasuk Indonesia. Kemenangan ExxonMobil Indonesia (EMOI) sebagai kepala operator Blok Cepu dan perpanjangan kontrak EMOI yang akan berakhir di Blok Natuna, diyakini tidak lepas dari kedatangan Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice ke Indonesia pada tanggal 14-15 Maret 2006 dan Presiden AS George W. Bush pada tanggal 20 Nopember 2006. Pengakuan terbuka lembaga-lembaga multilateral yang bekerja dibawah pengaruh AS seperti IMF, World Bank, USAID dan ADB bahwa mereka terlibat dalam merancang draft UU Migas menegaskan bahwa perburuan minyak AS menjangkau seluruh penjuru bumi, termasuk Indonesia, pemilik terbesar ke-23 cadangan minyak dunia.

Bangalore!

This is for you, Juba! ;D

Chapter pertama buku The World Is Flat karya Thomas L. Friedman langsung menyuguhkan tulisan yang membuatku takjub dengan sebuah negara yang bernama India. Ibarat nonton film di opening scenenya kita langsung disuguhi adegan action super duper seru yang membuat mata kita tak berkedip. Apa yang membuatku sampai geleng-geleng kepala dengan India dan kemudian merasa kagum dengan negara ini. Cerita tentang pesona sosok superstar Shahrukh Khan kah? Atau kepiawaian Friedman melukis keindahan Aishwarya Rai atau Rani Mukherje dalam sebaris kata-kata? Andai saja Friedman mengulas keindahan Bollywood disini... hehehe

Selama ini kita mendapat banyak informasi mengenai pesatnya perkembangan ekonomi India hingga Jan Nederveen Pieterse dalam tulisannya Globalization the next round: Sociological perspectives, memasukkan India dalam BRIC sebagai kelompok negara yang siap menantang negara-negara maju. BRIC sendiri merupakan kependekan dari Brasil, Russia, India dan China. Perkembangan ekonomi India ini banyak ditopang oleh kemajuan teknologi informasi dan outsourcing di negara tersebut. Mereka mempunyai wilayah lembah silikon di kota Bangalore dan dari kota inilah semua “kegilaan” India berawal dengan perusahaan bernama Infosys sebagai salah satu lokomotifnya.

Jika kita melihat sejarah perkembangan India, bibit kemajuan India dalam teknologi informasi berawal dari usaha Perdana Menteri pertama India Jawaharlal Nehru mendirikan 7 (tujuh) Institut Teknologi India (ITI). Dasar pemikirannya, meskipun memiliki kekayaan alam yang dapat ditambang baik itu batu bara, bijih besi atau intan, tetapi dengan begitu banyaknya penduduk yang harus diberi makan, India tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam. India harus menambang daya pikir warga negaranya dengan mendidik sebagian besar kelompok elit di bidang ilmu pengetahuan, rekayasa dan kedokteran.

Dari tahun 1951 hingga saat ini, ratusan ribu orang India bersaing masuk dan lulus dari ketujuh ITI dan bahkan katanya lebih sulit masuk ITI daripada ke Harvard atau MIT. Kompetisi ini membuat India menjadi seperti pabrik yang menghasilkan dan mengekspor sebagian orang berbakat di bidang rekayasa, ilmu komputer dan software kepada dunia. Saat krisis komputerY2K atau millenium bug mengancam, orang-orang India menjadi penyelamat banyak perusahaan Amerika yang akhirnya menjadi tonggak kebesaran nama India dimata dunia. Bahkan Thomas L. Friedman sendiri menyebut Y2K pantas disebut sebagai Hari Kemerdekaan India kedua disamping tanggal 15 Agustus.

Nah “kegilaan” apa yang terjadi di Bangalore seperti aku sebutkan diatas? Silicon valley di Bangalore selain sebagai pusat riset dan pengembangan TI juga dikenal sebagai pusat outsourcing bagi perusahaan-perusahaan Amerika dan negara-negara berbahasa Inggris lain. Bagaimana mereka mengelola jasa outsourcing dan mendapat kepercayaan dari orang-orang Amerika menjadi letak dari “kegilaan” yang aku maksudkan diatas.

Kasus pertama. Saat ini banyak pemerintah federal atau negara bagian di Amerika dan perusahaan akuntan publik baik besar maupun kecil di Amerika mempercayakan pekerjaan accounting dan pembuatan tax report kepada perusahaan India. Hal ini didukung dengan kecanggihan dan tingginya tingkat keamanan teknologi informasi yang dimiliki perusahaan India untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dan untuk soal SDMnya, India ternyata juga mampu menyediakan tenaga akuntan yang bisa dipercaya hasil pekerjaannya oleh perusahaan Amerika.

Kasus kedua. Banyak rumah sakit dan menengah di Amerika yang mempercayakan tugas pembacaan CAT scan kepada dokter-dokter di India. Hal ini biasanya terjadi karena ahli radiologi disana tidak mempunyai cukup staf untuk memberikan layanan rumah sakit saat weekend atau pada malam hari. Dengan pengembangan teknologi kompresi, perusahaan penyedia jasa outsourcing di India mampu mengirimkan hasil CAT scan lewat internet dengan lebih baik, mudah dan cepat. Sama halnya dengan akuntan, hasil pekerjaan dokter-dokter di India juga dipercaya oleh banyak rumah sakit di Amerika.

Kasus ketiga. Kantor berita Reuters mengembangkan operasinya khusus di Bangalore untuk melayani semakin meningkatnya permintaan informasi dan analisa mengenai bisnis dan keuangan baik dari para bankir investasi, pialang saham, koran, radio, televisi hingga situs internet. Reuters pun memperkerjakan dan melatih orang-orang India berlatar belakang akuntansi untuk membuat berita dan melakukan analisis berita bisnis dan keuangan. Kasus skandal analisis keuangan pada perusahaan besar di Wall Street semakin mendorong Reuters untuk meng-outsource pekerjaan analisis ke Bangalore dengan didukung pengembangan software penyampaian berita. Hebat, analisis Bangalore lebih dipercaya daripada para analisis di Wall Street, New York.

Kasus keempat. Perusahaan India banyak menyediakan jasa asisten eksekutif jarak jauh kepada para eksekutif di Amerika. Pelanggan mereka banyak datang dari para konsultan kesehatan yang seringkali harus melakukan banyak perhitungan dan menyusun presentasi power point dan bank investasi serta perusahaan layanan keuangan yang seringkali harus menyiapkan pamflet menarik dilengkapi grafik untuk menggambarkan keuntungan IPO atau tawaran merger. Semua pekerjaan itu dipercayakan kepada asisten mereka yang berada jauh di India.

Kasus kelima. Nah ini yang paling gila. Sebuah pusat layanan informasi bernama 24/7 Customer di Bangalore menyediakan jasa outsourcing pada banyak perusahaan Amerika dan negara lain dalam hal layanan customer service, call center, delivery order atau marketing. Jadi bayangkan, di sebuah tempat bernama 24/7 Customer, orang-orang India harus menerima telepon dari seluruh dunia atau memutar nomor telepon untuk menerima keluhan, saran, pemesanan, permintaan bantuan atau untuk menawarkan sebuah produk maupun menagih tunggakan. Hebatnya orang Amerika yang menelpon tidak tahu jika mereka sebenarnya sedang berbicara dengan orang India yang sedang berada di negara India dan bukan di negara mereka sendiri.

Apa yang dilakukan perusahaan India penyedia jasa ini sehingga bisa mengelabui banyak orang Amerika? Bekerja sama dengan perusahaan pengguna jasa, mereka melakukan pelatihan prosedur khusus menangani panggilan telepon dalam program yang disebut netralisasi aksen. Calon pegawai di perusahaan tersebut harus menjalani pelatihan untuk menutup logat kental India mereka dan menggantinya dengan logat Amerika, Kanada atau Inggris, tergantung dari asal perusahaan pengguna jasa.

Apa sebenarnya yang menjadi kelebihan SDM India di mata orang-orang Amerika? Tom Glocer dari Reuters mengatakan India adalah tempat yang kaya akan orang untuk direkrut, baik yang memiliki ketrampilan teknis, maupun finansial. Sedangkan Jack Welch dari General Electric menyebutkan India adalah negara berkembang dengan kapabilitas intelektual maju, begitu kaya bakat yang dapat dimanfaatkan.

Bagaimana menurut orang India sendiri? Rajesh Rao, seorang CEO perusahaan India menyebutkan beberapa kelebihan India karena memiliki banyak orang yang bisa berbahasa Inggris yang terpelajar dan berupah rendah dimata orang Barat, memiliki kandungan DNA berupa budaya melayani, etos pendidikan yang sangat tinggi dan semangat wirausaha.

Kelas intensif pada malam hari (hingga jam 10 malam) dan dilakukan 7 (tujuh) hari seminggu menjadi kehidupan biasa bagi siswa kelas 3 SMA di India untuk merebut perguruan tinggi terbaik. Bahkan di buku World Is Flat digambarkan para siswa ini setelah pulang ke rumah, kebanyakan dari mereka akan meneguk secangkir kopi manis kental untuk membantu mereka agar tetap terjaga untuk belajar beberapa jam lagi. Bagi mereka yang tidak dapat menempuh pendidikan tinggi di jalur formal, berlomba-lomba mencari bimbingan atau latihan di bidang TI dan Bahasa Inggris. Booming IT dan outsourcing yang menyediakan gaji besar untuk ukuran orang India (tetapi kecil bagi orang Barat) menjadi harapan mereka untuk lepas dari kemiskinan, sebuah kondisi yang sebenarnya masih banyak terjadi di negara berpenduduk lebih dari 1 milyar ini.

Bagaimana dengan Indonesia? Well.. seperti yang dikatakan Rajesh, dunia adalah lapangan sepakbola, orang harus cukup bagus agar dapat tetap dalam tim yang bermain di lapangan, siapa yang tidak cukup bagus, harus menonton dan duduk di bangku cadangan atau diluar lapangan. Dan masalahnya sekarang adalah efisiensi, kolaborasi, daya saing dan terus menjadi pemain di lapangan.

Rab ne bana di jodi yuk? hehehe

Deception ala Suami Pintar

Deception paling fenomenal yang aku ketahui tentu saja peristiwa pendaratan Normandia saat Word War II atau lebih dikenal dengan sebutan D-Day. Pasukan Sekutu berhasil mengalihkan perhatian Jerman dari Normandia dengan membuat pergerakan tipuan di Southern England sehingga Jerman menafsirkan Sekutu akan menyerang Pas de Calais bukannya Normandia. Dunia mungkin lebih mengenal Jenderal Eisenhower sebagai tokoh sentral kemenangan Sekutu atas Jerman dengan Jenderal Rundstedt atau Erwin Rommelnya. Padahal otak dibalik kemenangan Sekutu adalah Kolonel John Henry Bevan yang memimpin organisasi London Controlling Section atau LCS. Organisasi ini sendiri dibentuk untuk merancang deception operation terhadap Jerman dan gerakan tipuan untuk membentuk opini penyerangan Pas de Calais adalah salah satu dari beberapa operasi pengelabuan yang mereka rancang.

Deception sendiri bisa juga dipakai di kehidupan kita sehari-hari. Istilah simpelnya bohong berlapis-lapis.. kue lapis kali ya.. Contoh sederhananya seperti ini, seorang Suami ingin sekali pergi ke sebuah Club untuk berpesta, tetapi karakter Istri yang alim tidak memungkinkan bagi dia untuk pergi ke Club dengan sepengetahuan Istri, lantas apa yang akan dilakukan si Suami? Langkah sederhananya tentu saja Suami akan langsung pergi ke Club untuk berpesta tanpa sepengetahuan istrinya dan akan berbohong mengapa sampai larut malam dia belum pulang. Skenario selanjutnya si Istri yang alim ini akan cek dan ricek apa yang dikatakan sang Suami, bener nggak nih apa yang dikatakan suamiku? Dan akhirnya kebohongan Suami pun terbongkar.

Jika Suami lebih pintar, kebohongan pergi ke Club ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dengan rutin berkata bohong untuk mengubah arah pemikiran Istri. Contoh simpelnya, saat ada meeting di kantor sampai larut malam, si Suami justru menginformasikan ke Istri kalau dirinya akan pergi ke Club. Sang Istri tentu akan mengecek keberadaan Suami di Club dan akhirnya diketahui sang Suami tidak pergi ke Club melainkan rapat di kantor. Kebohongan berkata pergi Club ini berkali-kali dilakukan Suami jika ada kepentingan perusahaan yang memaksanya bekerja lembur di kantor. Dan berkali-kali itu pula si Istri menemui kenyataan kalau Suami lembur di kantor. Akhirnya secara psikologis tertanamlah di pikiran Istri jika pergi ke Club itu artinya sang Suami lembur di kantor dan tidak ada lagi keinginan dari Istri yang alim ini untuk melakukan pengecekan. Hal seperti ini biasanya memerlukan kesabaran, tapi kesabaran seperti inilah yang harus dihadapi Sekutu untuk mengelabui Jerman menjelang pendaratan Normandia.

Pada saat yang tepat, Suami kembali berkata dia akan pergi ke Club dan kali ini dia benar-benar mengatakan yang sesungguhnya, mengatakan hal yang benar-benar akan dia lakukan. Sang Istri pun akan tetap tenang berada di rumah menikmati sinetron kesayangannya tanpa pemikiran prasangka dan curiga terhadap istri.

Aku tidak tahu apakah hal ini termasuk jenis reverse psychology karena aku bukan lulusan psikologi. Tapi sepertinya sama, agar pemikiran Istri seperti yang dia inginkan, sang Suami dengan reputasi bohongnya akan berkata jujur agar Istri berasumsi Suami kembali berkata bohong (padahal Suami memang benar-benar berkata jujur).

Apa yang dialami Hitler dan si Istri sebenarnya hampir sama. Dalam berbagai pertempuran menghadapi pasukan Sekutu (sebelum D-Day), Jerman selalu melihat pola yang sama dari pasukan Sekutu yaitu adanya peningkatan aktivitas/gerakan pasukan Sekutu di dekat wilayah akan terjadinya pertempuran. Hasilnya Jerman berhasil mengalahkan pasukan Sekutu dalam pertempuran di Dieppe dan Somme. Secara psikologis peningkatan aktivitas pasukan Sekutu di wilayah Inggris Tenggara pun akhirnya diartikan sebagai rencana penyerangan pasukan Sekutu ke wilayah Pas de Calais yang dikuasai Jerman. Padahal dalam kenyataannya pendaratan besar-besaran sedang dipersiapkan kearah Normandia.

Ramalan Nouriel Roubini

Dr. Doom

By STEPHEN MIHM
Stephen Mihm, an assistant professor of economic history at the University of Georgia, is the author of “A Nation of Counterfeiters: Capitalists, Con Men and the Making of the United States.” His last feature article for the magazine was about North Korean counterfeiting.

Published: August 15, 2008, The New York Times

On Sept. 7, 2006, Nouriel Roubini, an economics professor at New York University, stood before an audience of economists at the International Monetary Fund and announced that a crisis was brewing. In the coming months and years, he warned, the United States was likely to face a once-in-a-lifetime housing bust, an oil shock, sharply declining consumer confidence and, ultimately, a deep recession. He laid out a bleak sequence of events: homeowners defaulting on mortgages, trillions of dollars of mortgage-backed securities unraveling worldwide and the global financial system shuddering to a halt. These developments, he went on, could cripple or destroy hedge funds, investment banks and other major financial institutions like Fannie Mae and Freddie Mac.

The audience seemed skeptical, even dismissive. As Roubini stepped down from the lectern after his talk, the moderator of the event quipped, “I think perhaps we will need a stiff drink after that.” People laughed — and not without reason. At the time, unemployment and inflation remained low, and the economy, while weak, was still growing, despite rising oil prices and a softening housing market. And then there was the espouser of doom himself: Roubini was known to be a perpetual pessimist, what economists call a “permabear.” When the economist Anirvan Banerji delivered his response to Roubini’s talk, he noted that Roubini’s predictions did not make use of mathematical models and dismissed his hunches as those of a career naysayer.

But Roubini was soon vindicated. In the year that followed, subprime lenders began entering bankruptcy, hedge funds began going under and the stock market plunged. There was declining employment, a deteriorating dollar, ever-increasing evidence of a huge housing bust and a growing air of panic in financial markets as the credit crisis deepened. By late summer, the Federal Reserve was rushing to the rescue, making the first of many unorthodox interventions in the economy, including cutting the lending rate by 50 basis points and buying up tens of billions of dollars in mortgage-backed securities. When Roubini returned to the I.M.F. last September, he delivered a second talk, predicting a growing crisis of solvency that would infect every sector of the financial system. This time, no one laughed. “He sounded like a madman in 2006,” recalls the I.M.F. economist Prakash Loungani, who invited Roubini on both occasions. “He was a prophet when he returned in 2007.”

Over the past year, whenever optimists have declared the worst of the economic crisis behind us, Roubini has countered with steadfast pessimism. In February, when the conventional wisdom held that the venerable investment firms of Wall Street would weather the crisis, Roubini warned that one or more of them would go “belly up” — and six weeks later, Bear Stearns collapsed. Following the Fed’s further extraordinary actions in the spring — including making lines of credit available to selected investment banks and brokerage houses — many economists made note of the ensuing economic rally and proclaimed the credit crisis over and a recession averted. Roubini, who dismissed the rally as nothing more than a “delusional complacency” encouraged by a “bunch of self-serving spinmasters,” stuck to his script of “nightmare” events: waves of corporate bankrupticies, collapses in markets like commercial real estate and municipal bonds and, most alarming, the possible bankruptcy of a large regional or national bank that would trigger a panic by depositors. Not all of these developments have come to pass (and perhaps never will), but the demise last month of the California bank IndyMac — one of the largest such failures in U.S. history — drew only more attention to Roubini’s seeming prescience.

As a result, Roubini, a respected but formerly obscure academic, has become a major figure in the public debate about the economy: the seer who saw it coming. He has been summoned to speak before Congress, the Council on Foreign Relations and the World Economic Forum at Davos. He is now a sought-after adviser, spending much of his time shuttling between meetings with central bank governors and finance ministers in Europe and Asia. Though he continues to issue colorful doomsday prophecies of a decidedly nonmainstream sort — especially on his popular and polemical blog, where he offers visions of “equity market slaughter” and the “Coming Systemic Bust of the U.S. Banking System” — the mainstream economic establishment appears to be moving closer, however fitfully, to his way of seeing things. “I have in the last few months become more pessimistic than the consensus,” the former Treasury secretary Lawrence Summers told me earlier this year. “Certainly, Nouriel’s writings have been a contributor to that.”

On a cold and dreary day last winter, I met Roubini over lunch in the TriBeCa neighborhood of New York City. “I’m not a pessimist by nature,” he insisted. “I’m not someone who sees things in a bleak way.” Just looking at him, I found the assertion hard to credit. With a dour manner and an aura of gloom about him, Roubini gives the impression of being permanently pained, as if the burden of what he knows is almost too much for him to bear. He rarely smiles, and when he does, his face, topped by an unruly mop of brown hair, contorts into something more closely resembling a grimace.

When I pressed him on his claim that he wasn’t pessimistic, he paused for a moment and then relented a little. “I have more concerns about potential risks and vulnerabilities than most people,” he said, with glum understatement. But these concerns, he argued, make him more of a realist than a pessimist and put him in the role of the cleareyed outsider — unsettling complacency and puncturing pieties.

Roubini, who is 50, has been an outsider his entire life. He was born in Istanbul, the child of Iranian Jews, and his family moved to Tehran when he was 2, then to Tel Aviv and finally to Italy, where he grew up and attended college. He moved to the United States to pursue his doctorate in international economics at Harvard. Along the way he became fluent in Farsi, Hebrew, Italian and English. His accent, an inimitable polyglot growl, radiates a weariness that comes with being what he calls a “global nomad.”

As a graduate student at Harvard, Roubini was an unusual talent, according to his adviser, the Columbia economist Jeffrey Sachs. He was as comfortable in the world of arcane mathematics as he was studying political and economic institutions. “It’s a mix of skills that rarely comes packaged in one person,” Sachs told me. After completing his Ph.D. in 1988, Roubini joined the economics department at Yale, where he first met and began sharing ideas with Robert Shiller, the economist now known for his prescient warnings about the 1990s tech bubble.

The ’90s were an eventful time for an international economist like Roubini. Throughout the decade, one emerging economy after another was beset by crisis, beginning with Mexico’s in 1994. Panics swept Asia, including Thailand, Indonesia and Korea, in 1997 and 1998. The economies of Brazil and Russia imploded in 1998. Argentina’s followed in 2000. Roubini began studying these countries and soon identified what he saw as their common weaknesses. On the eve of the crises that befell them, he noticed, most had huge current-account deficits (meaning, basically, that they spent far more than they made), and they typically financed these deficits by borrowing from abroad in ways that exposed them to the national equivalent of bank runs. Most of these countries also had poorly regulated banking systems plagued by excessive borrowing and reckless lending. Corporate governance was often weak, with cronyism in abundance.

Roubini’s work was distinguished not only by his conclusions but also by his approach. By making extensive use of transnational comparisons and historical analogies, he was employing a subjective, nontechnical framework, the sort embraced by popular economists like the Times Op-Ed columnist Paul Krugman and Joseph Stiglitz in order to reach a nonacademic audience. Roubini takes pains to note that he remains a rigorous scholarly economist — “When I weigh evidence,” he told me, “I’m drawing on 20 years of accumulated experience using models” — but his approach is not the contemporary scholarly ideal in which an economist builds a model in order to constrain his subjective impressions and abide by a discrete set of data. As Shiller told me, “Nouriel has a different way of seeing things than most economists: he gets into everything.”

Roubini likens his style to that of a policy maker like Alan Greenspan, the former Fed chairman who was said (perhaps apocryphally) to pore over vast quantities of technical economic data while sitting in the bathtub, looking to sniff out where the economy was headed. Roubini also cites, as a more ideologically congenial example, the sweeping, cosmopolitan approach of the legendary economist John Maynard Keynes, whom Roubini, with only slight exaggeration, calls “the most brilliant economist who never wrote down an equation.” The book that Roubini ultimately wrote (with the economist Brad Setser) on the emerging market crises, “Bailouts or Bail-Ins?” contains not a single equation in its 400-plus pages.

After analyzing the markets that collapsed in the ’90s, Roubini set out to determine which country’s economy would be the next to succumb to the same pressures. His surprising answer: the United States’. “The United States,” Roubini remembers thinking, “looked like the biggest emerging market of all.” Of course, the United States wasn’t an emerging market; it was (and still is) the largest economy in the world. But Roubini was unnerved by what he saw in the U.S. economy, in particular its 2004 current-account deficit of $600 billion. He began writing extensively about the dangers of that deficit and then branched out, researching the various effects of the credit boom — including the biggest housing bubble in the nation’s history — that began after the Federal Reserve cut rates to close to zero in 2003. Roubini became convinced that the housing bubble was going to pop.

By late 2004 he had started to write about a “nightmare hard landing scenario for the United States.” He predicted that foreign investors would stop financing the fiscal and current-account deficit and abandon the dollar, wreaking havoc on the economy. He said that these problems, which he called the “twin financial train wrecks,” might manifest themselves in 2005 or, at the latest, 2006. “You have been warned here first,” he wrote ominously on his blog. But by the end of 2006, the train wrecks hadn’t occurred.

Recessions are signal events in any modern economy. And yet remarkably, the profession of economics is quite bad at predicting them. A recent study looked at “consensus forecasts” (the predictions of large groups of economists) that were made in advance of 60 different national recessions that hit around the world in the ’90s: in 97 percent of the cases, the study found, the economists failed to predict the coming contraction a year in advance. On those rare occasions when economists did successfully predict recessions, they significantly underestimated the severity of the downturns. Worse, many of the economists failed to anticipate recessions that occurred as soon as two months later.

The dismal science, it seems, is an optimistic profession. Many economists, Roubini among them, argue that some of the optimism is built into the very machinery, the mathematics, of modern economic theory. Econometric models typically rely on the assumption that the near future is likely to be similar to the recent past, and thus it is rare that the models anticipate breaks in the economy. And if the models can’t foresee a relatively minor break like a recession, they have even more trouble modeling and predicting a major rupture like a full-blown financial crisis. Only a handful of 20th-century economists have even bothered to study financial panics. (The most notable example is probably the late economist Hyman Minksy, of whom Roubini is an avid reader.) “These are things most economists barely understand,” Roubini told me. “We’re in uncharted territory where standard economic theory isn’t helpful.”

True though this may be, Roubini’s critics do not agree that his approach is any more accurate. Anirvan Banerji, the economist who challenged Roubini’s first I.M.F. talk, points out that Roubini has been peddling pessimism for years; Banerji contends that Roubini’s apparent foresight is nothing more than an unhappy coincidence of events. “Even a stopped clock is right twice a day,” he told me. “The justification for his bearish call has evolved over the years,” Banerji went on, ticking off the different reasons that Roubini has used to justify his predictions of recessions and crises: rising trade deficits, exploding current-account deficits, Hurricane Katrina, soaring oil prices. All of Roubini’s predictions, Banerji observed, have been based on analogies with past experience. “This forecasting by analogy is a tempting thing to do,” he said. “But you have to pick the right analogy. The danger of this more subjective approach is that instead of letting the objective facts shape your views, you will choose the facts that confirm your existing views.”

Kenneth Rogoff, an economist at Harvard who has known Roubini for decades, told me that he sees great value in Roubini’s willingness to entertain possible situations that are far outside the consensus view of most economists. “If you’re sitting around at the European Central Bank,” he said, “and you’re asking what’s the worst thing that could happen, the first thing people will say is, ‘Let’s see what Nouriel says.’ ” But Rogoff cautioned against equating that skill with forecasting. Roubini, in other words, might be the kind of economist you want to consult about the possibility of the collapse of the municipal-bond market, but he is not necessarily the kind you ask to predict, say, the rise in global demand for paper clips.

His defenders contend that Roubini is not unduly pessimistic. Jeffrey Sachs, his former adviser, told me that “if the underlying conditions call for optimism, Nouriel would be optimistic.” And to be sure, Roubini is capable of being optimistic — or at least of steering clear of absolute worst-case prognostications. He agrees, for example, with the conventional economic wisdom that oil will drop below $100 a barrel in the coming months as global demand weakens. “I’m not comfortable saying that we’re going to end up in the Great Depression,” he told me. “I’m a reasonable person.”

What economic developments does Roubini see on the horizon? And what does he think we should do about them? The first step, he told me in a recent conversation, is to acknowledge the extent of the problem. “We are in a recession, and denying it is nonsense,” he said. When Jim Nussle, the White House budget director, announced last month that the nation had “avoided a recession,” Roubini was incredulous. For months, he has been predicting that the United States will suffer through an 18-month recession that will eventually rank as the “worst since the Great Depression.” Though he is confident that the economy will enter a technical recovery toward the end of next year, he says that job losses, corporate bankruptcies and other drags on growth will continue to take a toll for years.

Roubini has counseled various policy makers, including Federal Reserve governors and senior Treasury Department officials, to mount an aggressive response to the crisis. He applauded when the Federal Reserve cut interest rates to 2 percent from 5.25 percent beginning last summer. He also supported the Fed’s willingness to engineer a takeover of Bear Stearns. Roubini argues that the Fed’s actions averted catastrophe, though he says he believes that future bailouts should focus on mortgage owners, not investors. Accordingly, he sees the choice facing the United States as stark but simple: either the government backs up a trillion-plus dollars’ worth of high-risk mortgages (in exchange for the lenders’ agreement to reduce monthly mortgage payments), or the banks and other institutions holding those mortgages — or the complex securities derived from them — go under. “You either nationalize the banks or you nationalize the mortgages,” he said. “Otherwise, they’re all toast.”

For months Roubini has been arguing that the true cost of the housing crisis will not be a mere $300 billion — the amount allowed for by the housing legislation sponsored by Representative Barney Frank and Senator Christopher Dodd — but something between a trillion and a trillion and a half dollars. But most important, in Roubini’s opinion, is to realize that the problem is deeper than the housing crisis. “Reckless people have deluded themselves that this was a subprime crisis,” he told me. “But we have problems with credit-card debt, student-loan debt, auto loans, commercial real estate loans, home-equity loans, corporate debt and loans that financed leveraged buyouts.” All of these forms of debt, he argues, suffer from some or all of the same traits that first surfaced in the housing market: shoddy underwriting, securitization, negligence on the part of the credit-rating agencies and lax government oversight. “We have a subprime financial system,” he said, “not a subprime mortgage market.”

Roubini argues that most of the losses from this bad debt have yet to be written off, and the toll from bad commercial real estate loans alone may help send hundreds of local banks into the arms of the Federal Deposit Insurance Corporation. “A good third of the regional banks won’t make it,” he predicted. In turn, these bailouts will add hundreds of billions of dollars to an already gargantuan federal debt, and someone, somewhere, is going to have to finance that debt, along with all the other debt accumulated by consumers and corporations. “Our biggest financiers are China, Russia and the gulf states,” Roubini noted. “These are rivals, not allies.”

The United States, Roubini went on, will likely muddle through the crisis but will emerge from it a different nation, with a different place in the world. “Once you run current-account deficits, you depend on the kindness of strangers,” he said, pausing to let out a resigned sigh. “This might be the beginning of the end of the American empire.”

Teori Krisis Finansial Amerika

Meskipun boleh dikatakan semua orang sudah pernah mendengar tentang krisis Subprime Mortgage, kebanyakan orang hanya tahu bahwa “Amerika sedang krisis properti subprime” tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika ditanyakan apakah mereka tahu “jalan cerita” sebenarnya dari krisis Subprime ini, kemungkinan banyak yang hanya bisa menggelengkan kepala.

Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di Amerika, kita harus kembali ke tahun 2001. Pada saat itu, the Fed (Bank Sentral Amerika ) menurunkan suku bunga secara drastis, hingga ke 1%. Alasan utama dari the Fed untuk menurunkan suku bunga ini adalah untuk menggenjot kondisi perekonomian Amerika yg waktu itu dalam keadaaan resesi (pertumbuhan ekonominya minus). Dalam ekonomi, penurunan suku bunga, pada umumnya akan membantu pertumbuhan ekonomi. Mengapa begitu? Ini karena:

Minat menabung turun

Karena bunga tabungan turun, akibatnya minat orang untuk menabung menjadi rendah. Mereka akan berpikir “ah, menabung juga bunganya kecil, lebih baik uangnya saya pakai untuk yang lain (investasi atau juga konsumsi)“. Mengalirnya uang dari tabungan masyarakat ke investasi dan juga konsumsi akan mendorong belanja masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Minat untuk mengambil pinjaman/kredit bertambah

Turunnya suku bunga kredit/pinjaman membuat perusahaan maupun individu lebih banyak mengambil pinjaman/kredit dari bank. Perusahaan perusahaan akan bisa mengambil pinjaman dari bank untuk ekspansi usaha mereka, karena bunga pinjaman rendah sehingga tidak membebani operasi perusahaan. Orang-orang juga akan lebih berani mengambil dan memakai kredit konsumsi, spt misalnya kredit kendaraan bermotor dan bunga kartu kredit. Belanja masyarakat (dengan kredit konsumsi ini) ditambah dengan ekspansi oleh perusahaan akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kedua dampak yang disebutkan di atas terjadi juga dalam ekonomi Amerika. Tingkat suku bunga yang amat rendah saat itu (1% dan merupakan tingkat terendah sepanjang sejarah Amerika), menyebabkan tingkat bunga untuk Mortgage (kalau kita di Indonesia menyebutnya KPR), menjadi sangat rendah juga. Orang-orang menjadi tertarik untuk membeli rumah dengan KPR, baik untuk dipakai sendiri ataupun untuk investasi. Apalagi Mark Twain pernah bilang, "Buy land, they’re not making it anymore" atau dengan kata lain "beli properti itu tidak bakalan rugi" karena harga yang dipastikan terus naik dari tahun ke tahun.

Perusahaan pengembang properti pun bisa mendapatkan akses pinjaman murah dari bank untuk mengembangkan usahanya. Hal ini mempermudah mereka untuk berekspansi. Perlu kita ingat, dalam sektor properti, pembuatan produknya memerlukan waktu yang cukup lama, karena konstruksi memerlukan waktu yang relatif panjang. Akibatnya, minat masyarakat amerika untuk membeli rumah yang begitu tinggi (karena bunga KPR yang rendah), tidak bisa diserap sepenuhnya oleh perusahaan pengembang properti, sehingga harga properti naik. Kenaikan harga properti semakin meningkatkan minat masyarakat amerika untuk membeli properti, yang kemudian semakin meningkatkan harganya. Siklus ini pun berulang-ulang sehingga mendongkrak harga properti secara drastis.

Perlu kita ketahui bahwa masyarakat Amerika adalah salah satu yang paling konsumtif di dunia ini. Sebagai contoh, tingkat tabungan mereka pada tahun 2005 adalah MINUS 0,5% dari pendapatan mereka. Artinya, konsumsi mereka malahan lebih besar daripada pendapatan mereka. Kenaikan harga properti yang terjadi pada masa ini lalu dimanfaatkan oleh masyarakat Amerika sebagai tambahan “income”. Bagaimana caranya?

Mereka melakukan sesuatu yang disebut “re-financing”. Dengan re-financing, meskipun sebenarnya rumah itu belum mereka jual (krn mereka berharap harganya masih akan terus naik), tetapi kenaikan harga ini sudah mereka “nikmati”, dengan cara mengambil pinjaman tambahan dengan jaminan rumah yg sama. Uang ini mereka pakai, baik untuk konsumsi maupun untuk investasi kembali di properti yang lain karena tergiur kenaikan harga properti yang drastis. Ujung-ujungnya ini membuat harga properti semakin ‘menggila’

Pada masa itu juga, di dunia finansial terjadi beberapa perkembangan yang akan ikut memberikan “sumbangan” terhadap krisis Subprime Mortgage. Perkembangan yang pertama adalah berlomba-lombanya institusi keuangan dalam menawarkan kredit KPR demi mengejar keuntungan. Bagi institusi keuangan, mengucurkan KPR memang sangat menarik, karena jangka waktu pinjaman yang relatif panjang (bisa mendapat bunga untuk periode yang lebih lama), serta adanya jaminan berupa rumah. Tetapi seiring waktu, dalam prakteknya mulai timbul beberapa ekses buruk.

Dalam rangka menjaring customer yang lebih banyak dan keuntungan yang lebih tinggi, mereka mulai menerima prospek yang sebenarnya secara finansial kurang mampu, dan tidak layak untuk mengambil KPR (misalnya penghasilan kecil dan tidak tetap). Tetapi institusi keuangan pada saat itu tidak berkeberatan, karena mereka tetap mempunyai jaminan rumah, dan berasumsi pasar properti akan naik terus.

Perkembangan kedua yang terjadi adalah semakin populernya sejenis KPR yang disebut ARM (Adjustable Rate Mortgage). Dalam rangka menarik customer agar mengambil KPR, institusi keuangan mengembangkan ARM, yang pada intinya adalah KPR dimana tingkat suku bunganya dalam 2-3 tahun pertama sangat murah, tetapi pada tahun selanjutnya akan naik lebih tinggi daripada KPR biasa.

Banyak konsumen sektor properti yang lalu tertarik untuk mengambil KPR jenis ARM ini karena tergiur bunga awal yang sangat rendah. Pertimbangan tambahan mereka adalah, sebelum masa 2-3 tahun itu habis, pasar properti pasti sudah naik lagi, dan properti itu sudah akan mereka jual ataupun mereka bisa melakukan “refinancing” lagi dengan mengandalkan kenaikan harga itu.

Perkembangan ketiga yang terjadi adalah adalah maraknya pasar CDO. Karena pasar KPR yg begitu aktif dan berkembang, institusi keuangan pun agak “kewalahan” untuk mengumpulkan dana yang bisa dipakai untuk memberikan KPR. Apa jalan keluarnya? Mereka pun mengembangkan produk yg namanya CDO (Collateralized Debt Obligation). Apa sih CDO ini? Secara sederhana, CDO adalah obligasi. Dasar dari penerbitan obligasi CDO ini adalah KPR yang telah dikucurkan oleh bank ataupun institusi keuangan lainnya. Bunga yang dipakai untuk membayar bunga obligasi CDO adalah bunga yang mereka dapat dari kredit KPR yang telah mereka kucurkan.

Dana yang didapat oleh institusi keuangan dari hasil penjualan obligasi CDO ini, lalu mereka kucurkan lagi utk memberikan KPR, yang lalu mereka pakai untuk menerbitkan obligasi CDO lagi. Siklus ini kemudian juga terjadi berulang-ulang. Sampai titik ini, kita telah melihat latar belakang dari berbagai kejadian yang kemudian akan menimbulkan krisis di saat ini.

Tingkat inflasi yang tinggi merupakan momok bagi setiap negara sehingga setiap negara pasti berusaha untuk mengendalikan inflasinya. Pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan suku bunga. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara umum akan menimbulkan inflasi yang tinggi pula. Oleh karena itu, untuk mengendalikan tingkat inflasi, tentunya suku bunga harus dinaikkan. Dalam kaitannya dengan mengontrol tingkat inflasi inilah, sekitar tahun 2004, pemerintah Amerika (dalam hal ini The Fed) pelan pelan mulai menaikkan tingkat suku bunga.

Seiring dengan dinaikkannya tingkat suku bunga oleh The Fed, perlahan-lahan tingkat suku bunga Mortgage/KPR mulai naik juga. Cicilan yang harus dibayar oleh para pengambil KPR pun mulai bergerak naik. Para pemilik rumah yang masih terikat KPR-nya mulai ‘kelimpungan’.

Bank-bank sebelumya telah mengejar customer dengan tidak selektif dan memberikan KPR kepada orang-orang yg sebenarnya secara finansial tidak layak untuk mengambil KPR. KPR yang dikucurkan kepada customer semacam inilah yang dikenal sebagai Subprime Mortgage (KPR Subprime). Kualitas dari kredit KPR yang diberikan kepada customer semacam ini sangat meragukan dan beresiko, karena kemampuan pengambil KPR itu untuk membayar cicilannya sangat lemah. Meskipun demikian, bank-bank mau mengambil resiko dan mengucurkan kredit kepada segmen market ini karena tingkat bunga yang bisa mereka kenakan lebih tinggi (untungnya lebih besar).

Dalam kondisi suku bunga KPR yang mulai naik, maka yang pertama tama ‘tumbang’ tentu saja adalah golongan ini. Orang-orang yang secara finansial tidak mampu mengambil KPR, begitu timbul “guncangan” pastinya langsung sulit/mustahil untuk membayar cicilan KPRnya. Lalu berikutnya apa yang terjadi? Rumah mereka kena sita dan dilelang ke pasar properti.

Di lain sisi, para pengembang properti yang terbuai oleh pertumbuhan pasar properti sudah terlanjur membangun properti dalam jumlah yang besar. Tingkat suku bunga yang mulai naik membuat calon pembeli mulai berkurang (karena untuk mengajukan KPR baru mulai mahal). Kombinasi dari properti baru yang belum terjual dan properti lama yang disita bank dan dilempar ke pasar, membuat pasar properti mulai ‘kembung’ karena banyaknya properti yang tidak terjual. Akibatnya harga properti pun pelan-pelan mulai turun.

Turunnya harga properti ini lalu membawa satu efek yang mengerikan. Orang-orang yang masih terikat KPR sekarang mengalami dilema. Di satu sisi, beban cicilan hutang mereka kepada bank semakin besar (karena bunga naik), di lain sisi rumah mereka nilainya makin turun. Akibatnya mulai banyak timbul kasus dimana hutang KPR seseorang kepada bank itu jumlahnya lebih besar daripada nilai rumahnya sekarang. Misalnya saja hutang KPR-nya masih senilai 600 juta, tetapi harga pasar rumahnya sekarang tinggal 400 juta akibat pasar properti yang hancur. Apa akibatnya? Mulai banyak orang-orang yang berpikir “mendingan gak usah bayar sama sekali deh, daripada saya bayar 600 juta buat rumah seharga 400 juta...”. Orang-orang ini pun tidak mempunyai ada insentif/motivasi untuk membayar cicilan KPR-nya, karena memang “secara ekonomi” tidak masuk akal jika kita membayar 600 juta untuk suatu barang harga 400 juta.

Apa yang terjadi kemudian? Orang-orang di atas tidak membayar KPR-nya, rumah disita oleh bank, dan lalu kembali dilemparkan kembali ke pasar. Timbul gelombang kedua banjir properti. Jumlah properti yang belum terjual semakin banyak, dan harga semakin turun. Kini calon pembeli properti pun mulai memilih untuk “wait & see”. Mereka berpikir “wah..harga properti turun terus, daripada saya beli nanti harganya turun, mendingan saya tunda dulu deh beli rumahnya. Apalagi sekarang KPR gak semurah dulu lagi, mending hati-hati“.

Di satu sisi, supply rumah yang dijual semakin banyak, sedangkan di sisi lain demand/pembeli semakin berkurang. Pasar properti pun semakin ‘megap megap’, penurunan harga semakin cepat. Siklus yg menyakitkan di atas pun berulang, semakin lama semakin cepat, persis seperti bola salju menggelinding turun gunung seperti yang sering kita lihat di kartun (snowball effect).

Dalam keadaan pasar properti yang sudah sempoyongan seperti ini, muncul lagi sebuah BOGEM yang memukul dengan keras. Apa itu? ARM (Adjustable Rate Mortgage) yang suku bunganya untuk 2-3 tahun pertama amat sangat rendah, tetapi setelah masa itu bunganya “rasanya nendang”?.

Pada akhir tahun 2005/awal tahun 2006, KPR ARM yang sudah diambil masyarakat Amerika pun mulailah “nendang”. (Perkiraannya, jumlah ARM yang akan “reset” suku bunganya dari bunga rendah ke bunga tinggi akan mencapai puncaknya pada tahun 2008-2009). Semakin berat lagi beban cicilan bunga, semakin banyak yang gak kuat bayar dan rumahnya kena sita, semakin parah lagi siklus di atas.

Begitu parahnya kondisi di atas dan begitu banyaknya rumah yang disita (foreclosed), sampai sampai di Amerika, pemandangan berupa rentetan rumah-rumah yang belum terjual seperti di samping ini bisa ditemukan di berbagai tempat.

Meletusnya bubble di sektor properti ini sendiri tidak berakhir di sini, melainkan menyebabkan pecahnya bubble lainnya, yaitu bubble derivatif yang kemudian menimbulkan Credit Crisis.

(Edison's Newspaper)

____________________________________

Conspiracy Theory, anyone?

Penggemar “dongeng” Freemasonry, termasuk aku, dipastikan memiliki banyak pertanyaan tentang sikap kelompok pemodal Yahudi internasional yang tidak bisa dipungkiri merupakan pemegang kendali perekonomian Amerika. Pasti ada alasan mengapa sampai saat ini kelompok tersebut bersikap “diam” dan membiarkan krisis itu terjadi. Apakah mereka akan tetap “diam” saat perekonomian Amerika mendekati jurang kehancuran. Dengan kekayaan tidak terbatas yang tersebar di seluruh penjuru dunia, kelompok ini pasti mampu mengangkat perekonomian Amerika seperti halnya saat mereka mampu menggoyang perekonomian Asia di tahun 1997. Dan lagi-lagi aku bertanya, apa sebenarnya yang menjadi alasan mereka membiarkan krisis finansial sekarang ini terjadi, apa yang sebenarnya kelompok ini tunggu sehingga mereka belum juga bertindak ekstrim untuk membangkitkan kembali perekonomian Amerika, dari hanya sekadar lobi basa-basi soal bailout USD 700 milyar yang jumlahnya belum sebanding dengan besarnya kredit macet subprime mortgage sekitar USD 2 trilyun. Think the unthinkable ! Seeing the invisible ! Apakah krisis finansial ini merupakan salah satu skenario kelompok ini meskipun harus mengorbankan beberapa perusahaan mereka, seperti Lehman Brothers misalnya. Coba cermati langkah-langkah The Fed (bank sentral yang bukan milik negara) dari tahun 2001 sampai dengan sekarang.

Singapore: The Great Lion

Pada awal lahirnya sebuah negara baru bernama Singapura, Lee Kuan Yew mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi konsentrasinya pada awal-awal berdirinya Singapura.

Pertama, tentu adalah pengakuan internasional atas lahirnya negara baru itu.

Dan hal Kedua terbesar yang menjadi perhatian Lee Kuan Yew adalah masalah keamanan dan pertahanan.

Pada awalnya, Singapura hanya memiliki 2 batalion pasukan, itupun berada dalam komando seorang brigadir dari Malaysia, Brigadir Syed Mohammed bin Syed Alsagoff yang menurut Lee seorang Arab Muslim dengan kumis yang siap setiap saat mengambil alih negara Singapura.

Ia harus menyiapkan angkatan bersenjata dan sistem pertahanan dalam waktu dekat, untuk menghadapi kelompok-kelompok radikal, terutama beberapa pihak di Malaysia yang tak setuju dengan kemerdekaan Singapura. Kelompok yang satu ini, dipercaya akan mengganggu proses kemerdekaan Singapura, oleh Lee Kuan Yew.

Untuk mengatasi masalah pertahanannya, pada awalnya Singapura meminta bantuan dan menghubungi Mesir dan India untuk menyiapkan angkatan bersenjata. Alasan Lee Kuan Yew meminta bantuan ke Mesir, salah satunya adalah pertimbangan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia dan masyarakat Muslim di wilayah Singapura kemungkinan akan mendukung, sehingga kemungkinan terjadi kerusuhan yang tidak terkendali untuk menolak kemerdekaan Singapura akan sangat kecil.

Dari Mesir, Lee Kuan Yew mendapat jawaban, bahwa Presiden Gamal Abdul Nasser menerima dan mengakui kemerdekaan negara Singapura, tapi tidak memberikan jawaban pasti atas permintaan bantuan militer. Hal itu memicu kekecewaan Lee Kuan Yew.

Kekecewaan Lee Kuan Yew ini, dimanfaatkan oleh Israel untuk mendekati Singapura. Melalui Mordechai Kidron, duta besar Israel di Bangkok, Israel mendekati Lee Kuan Yew dan menawarkan jasa untuk menyiapkan pasukan bersenjata.

Lee Kuan Yew yang masih diliputi kekecewaan atas penolakan Mesir, langsung menerima dan memproses proposal Israel untuk menyiapkan militer Singapura, dan memerintahkan Goh Keng Swee untuk menghubungi Mordechai Kidron di Bangkok.

Dan hanya dalam beberapa hari, Kidron telah terbang ke Singapura untuk menyiapkan keperluannya bersama Hezi Carmel salah satu pejabat Mossad.

Bertahun-tahun kemudian Hezi Carmel dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa Goh Keng Swee berujar kepadanya hanya Israel lah yang bisa membantu Singapura. Israel adalah negara kecil yang dikepung oleh negara-negara Muslim di Timur Tengah, tapi memiliki kekuatan militer yang kecil tapi kuat dan dinamik.

Bersama Keng Swee, Kidron dan Hezi menghadap Lee Kuan Yew.

Perlu digarisbawahi disini, bahwa proposal Israel yang sebenarnya telah diajukan sejak tahun 1960 (sebelum kemerdekaan Singapura), adalah sebuah hasil dari kajian mendalam tentang masa depan Singapura dan percaturan politik di Asia Tenggara.

Bukan Singapura yang aktif untuk meminta Israel masuk, tapi Israel lah yang pertama kali menawarkan diri agar bisa terlibat secara aktif di wilayah Asia Tenggara.

Tentu saja ini bukan semata-mata kebetulan, tapi berdasarkan perencanaan yang matang dari gerakan Zionisme internasional. Menempatkan diri bersama Singapura, sama artinya menjadi satelit Israel dan kekuatan Yahudi di Asia Tenggara.

Nopember 1965, tim kecil dari Israel yang dikomandani Kolonel Jak Ellazari tiba di Singapura (kelak setelah pensiun dari Angkatan Bersenjata Israel, Ellazari menjadi salah satu konsultan senior untuk masalah-masalah pertahanan dan keamanan bagi Singapura).

Dan disusul oleh tim yang lebih besar lagi pada bulan Desember 1965. Mereka menggunakan kata sandi The Mexicans untuk membantu Singapura. Kedatangan tim The Mexicans ini sebisa mungkin dirahasiakan dari sorotan publik, karena Singapura dikelilingi negara Muslim besar, Indonesia dan Malaysia, serta wilayah Thailand Selatan yang didominasi kaum Muslim. Lee Kuan Yew juga tidak ingin menimbulkan perdebatan di antara penduduk Singapura yang Muslim.

Singkat cerita, proses bantuan milier Israel ke Singapura pun dimulai. Tokoh-tokoh penting Israel yang turut berperan dalam pembangunan militer Singapura adalah Yitzhak Rabin (kepala staff pemerintahan Israel saat itu), Ezer Weizmann dan Rehavam Ze’evi.

Ze’evi sendiri yang menjadi pimpinan proyek, berjanji akan membangun kekuatan militer Singapura menjadi kekuatan militer yang belum pernah ada di wilayah Asia Tenggara.

Pada tanggal 24 Desember 1965, enam orang perwira Israel tiba di Singapura. Mereka mengemban dua tugas yang berbeda. Tim pertama bertugas untuk membangun dan menset up kementerian pertahanan Singapura. Dan tim kedua bertugas untuk menyiapkan pasukan bersenjata. Persiapan pasukan bersenjata ini pada mulanya merekrut 40 sampai 50 orang yang telah memiliki pengalaman di bidang militer untuk ditraining lebih lanjut.

Tapi kini,

kekuatan yang berasal dari 40 – 50 orang yang dibangun oleh Israel itu telah menjelma menjadi kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara, bahkan mengalahkan Indonesia.

Anggaran militer Singapura itu 4,4 milyar dolar Amerika. Jauh sekali dibanding dengan Indonesia. Mereka juga punya industri militernya sendiri. Jadi tidak melulu bergantung pada negara-negara asing produsen senjata.

Sama persis dengan Israel. Israel, meski dia juga bergantung pada negara produsen senjata dari Barat, tapi mereka juga membangun persenjataan mereka sendiri. Singapura sudah bisa membuat sendiri dari senjata ringan, mesin hingga artileri.

Angkatan bersenjata Singapura, keseluruhan berjumlah 60.500 pasukan. Jauh di bawah Indonesia. Tapi Singapura punya program wajib militer untuk seluruh penduduk dewasa yang setiap saat semua warga negara Singapura bisa dimobilisasi dan dipersenjatai.

Jadi setiap penduduk dewasa Singapura itu sudah ada registrasi militernya, kepangkatannya. Ketika terjadi ancaman atau serangan, maka mereka per daerah atau per wilayah sudah bisa langsung melapor dan bergabung pada markas-markas yang sudah dtentukan. Orang-orang sipil itu tahu pangkat mereka apa, berapa anak buahnya dan tugasnya apa.

Ini benar-benar seperti konsep Israel, bahwa semua penduduk dewasa adalah tentara. Sipil yang militer. Bukan militer yang membangun supremasi di atas sipil.

Angkatan Darat Singapura punya 50.000 pasukan, tidak terlalu banyak. Angkatan Laut 4.500 dan Angkatan Udara 6.000. Tapi yang menarik adalah, Singapura itu punya Forces Abroad, pasukan-pasukan yang ditempatkan di luar negeri. Bukan pasukan untuk misi internasional, tapi pasukan Singapura sendiri, kebanyakan adalah Angkatan Udara.

Singapura menempatkan pasukannya di Prancis, Australia, Brunei, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand dan Amerika. Itu semua terdiri dari pesawat tempur, pesawat pengintai tanpa awak sampai pesawat pengisi bahan bakar di udara yang kebanyakan parkir di Amerika.

Indonesia?

Jauh sekali. Jadi andai saja Indonesia mengebom Singapura, mereka bisa membalas lebih kuat lagi dari yang bisa dilakukan Indonesia. Jika sekarang kita terbang dengan pesawat komersial dari Jakarta ke Singapura, butuh waktu 1,5 jam. Tapi kalau untuk melakukan serangan pre-emptif strike, Singapura hanya butuh waktu kurang dalam 30 menit.

Selain kekuatan militer darat dan udara, Israel juga merancang strategi combating water bagi Singapura. Pada awalnya, mereka membuat sebuah sampan yang mampu mengangkut 10 sampai 15 anggota pasukan untuk patroli laut bahkan ke rawa-rawa. Kekuatan tempur yang dibangun oleh Israel memang disiapkan untuk menghadapi negara-negara maritim seperti Indonesia dan Malaysia.

Pada peringatan kemerdekaan Singapura, 9 Agustus 1969, dalam parade militer para undangan dikejutkan dengan pameran kekuatan Singapura. Termasuk Menteri Pertahanan Malaysia yang diundang untuk menyaksikan 30 tank buatan Israel merayap di jalanan. “Sungguh momen yang dramatis,” ujar Lee Kuan Yew mengenang saat itu.

Kondisi yang berlainan terjadi di Indonesia. Sebaliknya, dari tahun ke tahun, Indonesia yang menjadi negara besar tetangga Singapura, kini tak menentu nasib strategi pertahanan dan militernya. Kondisi inilah yang membuat bargaining position Singapura pada Indonesia meningkat, bahkan terkesan arogan. Indonesia saat ini berada pada masa transisi yang membuat posisinya lemah.

Ketika Soeharto berkuasa dengan sistem junta militernya, tidak ada perhatian secara khusus untuk membangun militer Indonesia sevcara profesional. Seperti kebanyakan rezim pemerintah junta militer, konsentrasi mereka terpecah-pecah untuk memata-matai rakyatnya sendiri, mengontrol kekuatan politik lawan di dalam negeri dan itu berakibat tidak terbangunnya militer Indonesia yang profesional. Sekarang ini baru kita melihat hasil ketidak profesionalan itu. Padahal dulu, Indonesia menurut Ken Conboy dalam bukunya berjudul Kopassus, bisa disebut sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara.

Sebagai perbandingan, pada sidang parlemen Singapura tahun 1999 terkuak sebuah informasi, bahwa negara itu menghabiskan sekitar 7,27 milyar dolar Amerika setahun, atau sekitar 25% dari anggaran belanja negara untuk alokasi pertahanan. Dan pada tahun 2000, menurut laporan Asian Defense Journal, tak kurang Singapura memiliki 4 pesawat F-16B, 10 pesawat F-16D fighters, 36 pesawat F-5C fighters dan 8 pesawat F-5T fighters. Sedangkan di Indonesia, kini hanya memiliki 6 pesawat F-16, itu pun tak semuanya bisa dan layak terbang karena terus menerus melakukan kanibalisasi untuk perbaikannya.

Pada pemerintahan Megawati, terjadi pembelian pesawat tempur Sukhoi, tapi itu pun tak sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Pesawat Sukhoi itu dirancang untuk perang di udara dan melawan tank tempur yang di Indonesia sama sekali tidak dibutuhkan.

Bahkan saking unggulnya kekuatan Singapura yang dibangun Israel ini, sampai-sampai Lee Kuan Yew membanggakan militernya jauh lebih efektif dari militer Amerika. Soal keamanan, menurut Lee Kuan Yew, Israel jauh lebih efektif dan hebat dibanding Amerika dengan membandingkan hasil kerja Israel di Singapura dengan hasil kerja Amerika di Vietnam.

Kerjasama Israel dan Singapura selanjutnya tidak hanya dalam bidang militer dan pertahanan, tapi juga ekonomi dan politik. Dan tentu saja pada tataran ekonomi dan politik, kekuatan Israel di Singapura telah pula merangsek negara-negara Muslim seperti Malaysia, Brunei dan Indonesia. Termasuk pembelian Indosat dan beberapa bank besar di Indonesia oleh Singapura. Secara seloroh, usaha aneksasi tersebut telah menjadikan Indonesia sebagai provinsi ke sekian dari Israel Raya.

Apalagi sejak Singapura menandatangani kesepakatan satelit mata-mata dengan Israel pada tahun 2000. Bisa jadi, tak sejengkal pun wilayah, khususnya area-area Muslim di Asia Tenggara lolos dari perhatian Israel. Tahun 2000, Israel dan Singapura, dengan difasilitasi Amerika, menandatangani kontrak kerja sama dalam bidang satelit mata-mata senilai 1 milyar dolar Amerika dan tentu saja untuk urusan keamanan.

Akankah Singapura dengan Israel di belakangnya akan menjadi ancaman bagi negara-negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei yang notabene bisa disebut representasi negara Muslim? Jika kelak terbukti Singapura adalah ancaman, sesungguhnya tak mengherankan, sebab kini banyak signal dan indikasi yang menyebutkan. Terlebih ketika isu terorisme dan larinya para koruptor menghantam Indonesia, Singapura menjadi corong paling dekat yang menyakitkan warga Indonesia.

Boedi Oetomo: Behind The Scene

Pada tahun 1976, sebuah laporan tentang sejarah kaum Masonik di Indonesia diterbitkan oleh Paul van der Veur. Laporan tersebut berjudul Freemasonry in Indonesia from Radermacher to Soekanto 1762-1962. Radermacher bisa dibilang adalah perintis Freemasonry untuk kawasan Jawa dan Indonesia pada umumnya.

Dalam sejarah Hindia Belanda, Radermacher juga disebutkan sebagai Ketua Perhimpunan Batavia untuk Kesenian dan Ilmu Pengetahuan atau Batavian Society of Arts and Sciences. Ini membuktikan bahwa ranah bermain Freemasonry atau Vrijmatselarij ada di wilayah intelektual, kesenian dan kebudayaan.

Sedangkan Soekanto yang disebut dalam laporan Paul van der Veur di atas adalah Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo. Ia adalah Suhu Agung terakhir dari gerakan Vrijmatselarij di Indonesia. Jabatan terakhirnya dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia atau sekarang dikenal dengan sebutan Kapolri. Namanya sekarang diabadikan oleh Polri sebagai nama rumah sakit polisi di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur.

Orang-orang pribumi sebelum Soekanto yang menduduki jabatan tinggi dari persaudaraan Freemasonry di Indonesia antara lain Pangeran Ario Notodirodjo (Ketua Boedi Oetomo 1911-1914), Raden Adipati Tirto Koesoemo (Bupati Karanganyar yang juga Ketua Boedi Oetomo), Mas Boediardjo (Inspektur Pembantu Divisi Inlands Onderwijs atau Pendidikan Pribumi 1916-1922 sekaligus pengurus Boedi Oetomo), Pangeran Koesoemo Yoedho, putra Paku Alam V (Ketua Jawatan Kredit Pertanian), Dr. Radjiman Wedyodiningrat (Ketua BPUPKI) dan Achmad Subardjo (menteri kabinet pertama Soekarno).

Pendidikan yang disumbangkan oleh kaum Masonik turut berperan dalam melahirkan kaum elit modern di Indonesia. Sebabnya adalah, anggota Vrijmatselarij yang menjadi kepanjangan tangan Zionis, tidak saja memberikan pendidikan kepada kaum Indonesia yang miskin, tapi juga memberikan kesempatan kepada kaum muda Jawa yang berbakat untuk mengembangkan diri melalui pendidikan di Eropa.

Kerajaan Belanda sendiri mempunyai sikap yang cukup keras dengan nada bermusuhan pada Vrijmatselarij atau Freemasonry di Belanda. Kerajaan yang dekat dengan gereja dan para pemimpin Kristen ini, menyebut anggota Vrijmatselarij sebagai “makhluk-makhluk berbahaya bagi negara dan agama”

Kekhawatiran yang sama juga pernah melanda para pemimpin Katolik di Indonesia. Vikaris Apostolik Batavia, MGR. Willekens, pada tahun 1949 pernah sangat khawatir akan perkembangan Katolik di Indonesia berkaitan dengan kekuatan Vrijmatselarij ini. Ia sangat pesimis dengan masa depan Katolik yang menemukan dirinya berhadapan dengan kekuatan-kekuatan lain seperti persaingan dengan Protestan, kekuatan Islam dan dengan Vrijmatselarij yang disebutnya saat itu sangat aktif.

Kerajaan Belanda sendiri sebenarnya telah berusaha menghalau dan membendung gerakan Vrijmatselarij di Indonesia, terutama karena desakan dari pihak gereja. Pada tahun 1810 misalnya, saat Herman Willem Daendles berkuasa, ia memerintahkan salah seorang perwiranya J.C Schulzte untuk merancang sebuah istana sekaligus gedung pertemuan yang besar di Lapangan Banteng Timur (sekarang gedung Departemen Keuangan). Daendles membangun gedung ini sebenarnya memiliki salah satu tujuan untuk memangkas pengaruh perkumpulan rahasia yang ada dan mulai membesar saat itu dalam pemerintahannya, yaitu Vrijmatselarij.

Hubungan antara pribumi, terutama kalangan keraton yang sangat renggang pada periode ini dengan Belanda, dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi anggota Vrijmatselarij. Terutama memanfaatkan Boedi Oetomo yang dijejali dengan doktrin Indonesia Baru yang mereka sampaikan. Antara Vrijmatselarij dan Boedi Oetomo terjalin hubungan yang sangat akrab. Ini kelak mempengaruhi sikap Boedi Oetomo, terutama dalam sikap keberagamaan mereka. Misalnya saja brosur terbitan Boedi Oetomo yang bernama Djawa Hisworo, yang selalu menyerukan caci maki kepada Rasulullah SAW dan ajaran Islam.

Jika kini Boedi Oetomo malah dikenal sebagai pencetus nasionalisme, sejujurnya, Boedi Oetomo sangat menentang nasionalisme. Boedi Oetomo malah tidak menghendaki nasionalisme dan menghadirkan gerakan kejawen yang anti gerakan Islam sebagai gantinya.

Bahkan pernah tercatat pula, mayoritas Boedi Oetomo menolak usulan KH Ahmad Dahlan yang meminta agar diadakan pengajian keislaman dalam tubuh Boedi Oetomo. Padahal kala itu, KH Ahmad Dahlan juga salah satu anggota Boedi Oetomo yang terbilang senior. Tapi syukurnya penolakan tersebut berbuah berkah. Karena dari penolakan itulah, KH Ahmad Dahlan memutuskan untuk menarik diri dari Boedi Oetomo dan pelan tapi pasti mulai merintis Muhammadiyah pada tahun 1912.

Tahun-tahun itu, terutama dengan motor Boedi Oetomo, memang muncul sentimen anti Islam dan menganggap Islam kontra atas perjuangan kebangsaan. Bahkan pada kongresnya di tahun 1925, Boedi Oetomo mengukuhkan kebudayaan Jawa sebagai dasar pendidikan. Hal serupa juga terjadi dalam Jong Java yang menolak memasukkan pelajaran Agama Islam sebagai salah satu kegiatan untuk anggota organisasi yang beragama Islam, pada kongresnya tahun 1924. Pertentangan suara setuju dan tidak setuju dalam Jong Java tentang kegiatan keislaman dalam kongres tersebut akhirnya melahirkan gerakan besar lainnya yaitu Jong Islamieten Bond atau Persatuan Pemuda Islam yang dimotori H. Agus Salim dan Sjamsuridjal.

Sikap-sikap seperti ini bukan semata-mata Boedi Oetomo membatasi diri dari sikap sekterian yang bersifat agama. Tapi sikap seperti ini terbentuk, besar kemungkinan karena persentuhan Boedi Oetomo dengan Vrijmatselarij yang memang memiliki doktrin anti agama dan sekuler dengan selubung pluralisme dan theosofi.

Annie Besant, pemimpin besar Theosofische Vereeniging adalah peletak dasar-dasar pluralisme di Indonesia melalui tulisannya berjudul Soal Doenia. Berikut ini adalah beberapa petikan tulisan tersebut:

“Ada orang mengira bahwa nabi dari tanah Arab, Nabi Muhammad berlainan dari nabi dari agama-agama lainnya. Semua itu berlainan rupanya, dan orang menganggap apa yang menjadi kenyataan sendiri adalah lebih tinggi. Padahal semua agama itu menjadi sekawan dalam Rumah Bapak ini.

Meskipun agama bukan satu-satunya faktor, namun jelas sekali bahwa pertimbangan keagamaan dalam perseteruan dan konflik sosial di masyarakat dan dalam ekskalasinya, sangat banyak memainkan peran.”

Pemikiran pluralisme sendiri, saat ini banyak diusung oleh beberapa tokoh intelektual di Indonesia, seperti mendiang Nurcholis Madjid, Ulil Abshar Abdalla dan Luthfi Syaukani. Pemikiran-pemikiran mereka bukan barang baru dan mereka juga bukan pionir dalam hal gagasan, karena pemikiran-pemikiran mereka hanya mengikuti pemikiran-pemikiran yang sudah mapan semacam Annie Besant yang juga merupakan anggota Freemasonry internasional.

Untuk membuktikan bahwa Boedi Oetomo memang organisasi binaan Freemasonry, adalah Kongres II organisasi ini. Kongres II Boedi Oetomo dilakukan di markas Vrijmatselarij. Tak hanya Kongges II Boedi Oetomo, Kongres Pemuda I pun diadakan di markas Vrijmatselarij dan atas inisiatif anggota Theosofische Vereeniging pada tahun 1926. Hal inilah yang diprotes besar-besaran oleh para pemuda yang tidak setuju.

Mereka kemudian memboikot, sampai dua tahun berikutnya para pemuda ini menggelar Kongres Pemuda II tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. ( Entah kebetulan atau tidak, Chairul Tanjung, bos Para Grup pemilik Trans TV adalah alumni SMA 1 Boedi Oetomo Jakarta dan saat ini aktif di Ikatan Alumni Boedoet.)

Maka tidak berlebihan jika disebutkan bahwa gerakan-gerakan awal di Indonesia, bahkan gerakan yang dianggap pemerintah sebagai pelopor kebangkitan Indonesia seperti Boedi Oetomo, sangat diwarnai dan dipengaruhi oleh gerakan Zionisme internasional dengan kepanjangan tangannya berupa Vrijmatselarij yang di Indonesia sudah sangat menyebar.